Postingan

24 Kantor Pelayanan Pajak di Tutup Permanen per 24 Mei

Gambar
Tidak hanya menutup permanen 24 kantor pelayanan pajak, Ditjen pajak (DJP) juga menambah 18 KPP Madya. Selain itu, terdapat 8 KPP yang mengalami perubahan nomen klatur dalam reorganisasi instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP) ini. Kebijakan wajib pajak ini tidak membuat wajib pajak harus pindah kantor atau beralih ke kantor lain, sebab hanya berupa perubahan nama/nomen klatur KPP terdaftar saja. Adapun reorganisasi instansi vertikal DJP ini telah diamanatkan dalam PMK 184/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak (DJP)  yang menjadi perubahan atas PMK 210/2017. Perubahan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak pada fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, penilaian serta penagihan. Perubahan unit kerja di DJP berlaku per 24 Mei 2021. Menurut Ditjen Pajak (DJP), kebijakan ini guna mempertajam fungsi KPP Pratama yang di arahkan untuk focus pada penguasaan wilayah yang me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Analisis Hukum Pajak Pertanggung jawaban Pengganti Dalam Hukum Pajak di Indonesia Dari Segi Ekonomis

Gambar
Analisis Ekonomi Pertanggung Jawaban Pengganti Dalam Hukum Pajak di Indonesia Hukum pajak merupakan hukum yang bersifat public dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak .   Menurut UU RI No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan Perundang Undangan Perpajakan : undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, antara lain : • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan. • Unda...
Posting Komentar
Baca selengkapnya